Tidak Ada Good Will Pemerintah dan DPR untuk Memperkuat Posisi Tawar Petani

Written by Administrator

Wednesday, 10 June 2009 19:14

Wawancara dengan Darto, Ketua Forum Nasional SPKS

Ditulis Oleh Redaksi SW Online

Bisa Anda jelaskan latar belakang terbentuknya organisasi masyarakat yang bernama SPKS ini?
Seperti kita ketahui salah satu sumber utama dari devisa negara adalah perkebunan kelapa sawit melalui produk olahannya berupa CPO (Crude Palm Oil) dan Karnel yang laku keras di pasaran internasional. Pengelola industri ini di bagian hulu tentu saja petani. Prestasi lain, sejak tahun 2007 Indonesia menduduki peringkat No. 1 sebagai produsen minyak sawit mentah di dunia, menggusur dominasi Malaysia. Sedikitnya di tahun lalu ada 9 milyar US dollar yang disumbang oleh perkebunan sawit masuk ke kas negara..

Namun arus besar uang yang masuk tadi tidak berdampak signifikan terhadap perbaikan hidup petani. Kelompok ini tidak pernah ditempatkan sebagai aktor utamanya, melainkan hanya sebagai penopang atau pelengkap dalam sistem Perkebunan Skala Besar. Persoalan yang dihadapi petani kelapa sawit, terutama petani dalam pola kelola plasma, masih seputar pembangunan dan perawatan r Kebun Sawit yang menjadi tanggung jawab perusahaan, masih dilakukan ala kadarnya. Bahkan tak jarang kebun plasma yang diserahterimakan kepada petani kwalitasnya sangat buruk.

Selain itu perusahaan atau pengelola kebun inti melakukan atas hasil produksi TBS (Tandan Buah Segar), benih, obat-obat, pupuk dan teknologi perkebunan. Akibatnya petani plasma terjerat hutang kepada perusahaan dan sumber dayanya tidak berkembang. Inilah yang menjadi persoalan umum yang dihapai petani plasma.

Untuk melepaskan diri dari jerat hutang dan ketidakberdayan tadi, para petani yang menjadikan kelapa sawit sebagai sumber kehidupan sosial ekonominya berinisiatif mebangun sebuah organisasi yang diberi nama SPKS (Serikat Petani Kelapa Sawit). Tujuan didirikannya SPKS ini adalah agar petani kelapa sawit Indonesia mandiri, berdaulat dan sejahtera.

Dimana saja SPKS ini berdiri?

Hingga saat ini, SPKS berdiri di 4 provinsi yakni di kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Dalam 3 tahun terakhr, SPKS kaltim lebih focus pada advokasi persoalan petani yang bermitra dengan PTPN 13. Ada juga SPKS di kabupaten Rokan Hulu, Riau yang focus pada kemandirian petani. Ketiga adalah SPKS Tanjung Jabung Barat di provinsi Jambi. Keempat adalah SPKS Sanggau dan SPKS sekadau di Kalimantan Barat. Ke depannya, SPKS akan terus diperluas ke provinsi Sumatra selatang, Sulawesi barat dan Provinsi banten yang saat ini sedang di Inisiasi.

Apakah di beberapa daerah tempatnya terbentuknya SPKS ini, persoalan yang dihadapi petani sawit sama?

Persoalan yang dihadapi oleh petani sawit rata-rata sama. Perbedaannya hanya di skala prioritas kepentingan mana yang lebih dahulu di selesaikan. Adapun persoalan-persoalan petani sawit di beberapa provinsi tadi adalah harga Tadan buah segar sawit. Kebijakan pemerintah tentang Indeks K betul-betul menghisap petani. Jika mengacu pada pengalaman, adanya indek K ini justru membuat harga setiap kilogram TBS milik petani berkurang sekitar Rp. 300-400.

Masalah lainnya adalah masalah sortasi buah yang menyangkut pada soal transparansi dan akuntabilitas pabrik pengolahan dalam mengolah TBS petani. Ada soal tentang kelangkaan pupuk yang menyebabkan harga pupuk semakin mahal dan tidak terjangkau petani. Kelangkaan pupuk juga mengakibatkan rendahnya produksi petani sawit. Menurut saya kelangkaan ini terjadi karena lemahnya pengawasan pemerintah terhadap distribusi pupuk.

Kendala lain adalah replanting yang membebani petani sawit. Seperti misalnya pola manajemen satu atap dan akad kredit yang sulit di jangkau petani sawit. Masalah konversi kebun yang dilakukan oleh perusahaan inti kepada petani plasma dimana kondisi kebun tidak sesuai dengan standard / layak dan slalu saja terlambat dari waktu yang dijanjikan. Dalam ketentuan pemerintah, konversi dilakukan pada tahun ke 4 namun realitasasinya ada yang hingga delapan hingga belasan tahun baru dilakukan konversi.

Terbetik kabar, di beberapa tempat telah terjadi musyawarah besar SPKS dalam merumuskan kembali cita-cita perjuangannya dan terjadi pergantian kepengurusan. Bisa anda cerita dengan singkat apa yang terjadi dalam mubes tersebut?

Musyawarah besar merupakan suatu proses politik dalam organisasi SPKS yang tertuang dalam anggaran dasar untuk perbaikan anggaran dasar, strategi perjuangan/program perjuangan. Di beberapa tempat, musyawarah besar dilakukan karena sudah saatnya waktu untuk proses transisi (berakhir masa jabatan pengurus sesuai anggaran dasar). Namun di tempat lain, ada juga mubes dilakukan karena stagnasi kepemimpinan yang mengakibatkan perjuangan petani tersendat. Mubes ini diharapkan bisa melahirkan suatu perubahan yang menempatkan petani kelapa sawit menjadi aktor penting dalam mata rantai binis kelapa sawit.

Dalam musyawarah besar (MUBES) terdapat dua isu yang di bahas. 1). Pembahasan anggaran dasar organisasi yang dirumuskan oleh seluruh sekjen dalam forum nasional. 2). Program kerja dan perjuangan SPKS.

Bagaimana cita-cita Kemandrian, Kedaulatan dan Berkesejahteraan petani sawit ini bisa dicapai?

Sebenarnya persoalan yang dihadapi oleh anggota SPKS saat ini adalah ketiadaan good will pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan ketidakpedulian lembaga legislative dalam melihat kehidupan nyata petani. Akibatnya peningkatan produktifitas dan perbaikan system kemitraan demi kemandirian petani, selalu saja macet.

Sampai saat ini, apa saja yang telah dilakukan oleh SPKS untuk anggotanya?

Kami selalu melakukan penguatan posisi kelembagaan SPKS dengan pendidikan keorganisasian, dan kepemimpinan. Untuk kesejahteraan dan orientasi kemandirian, SPKS membuat pelatihan manajemen kebun sawit, pembibitan dan penilaian tanaman kelapa sawit. Ada juga kegiatan pendampingan, seperti di kabupaten Paser, memediasi konflik lahan dimana kebun sawit bersertifikat milik petani dirampas oleh pengusaha tambang batubara.

Untuk persoalan peremajaan kebun, SPKS sedang menyusun konsep yang ideal dan berpihak pada petani dibandingkan dengan konsep revitalisasi kebun versi pemerintah. Harapannya pemerintah mau mengadopsi konsep petani tadi. Masih banyak lagi yang sedang kami lakukan demi pemberdayaan petani sawit di Negara kita.

Selain mengkritik, sebenarnya apa harapan SPKS terhadap peran para pihak lain, seperti pemerintah, perusahaan sawit, LSM dan DPR untuk memperbaiki nasib petani tadi?

Harapan besar SPKS kepada pemerintah dan DPR menyangkut persoalan-persoalan real yang dihadapi oleh petani sawit saat ini. Yakni persoalan pola kemitraan yang tidak adil dan tidak sejajar, masalah kelangkaan pupuk, sikap tegas pemerintah terkait masalah harga TBS, dan masalah kredit. Pemerintah di tuntut untuk memperbaiki persoalan real seperti ini Dan harapan ke depannya, ada perubahan struktur dalam perkebunan kelapa sawit.

Perusahaan perkebunan kelapa sawit juga diminta bertanggungjawab untuk meningkat kualitas produksi mitranya dan tidak melepas tangan pada soal pembinaan dan pembangunan sosial ekonomi petani. Di samping itu, bertindak adil dan transparan baik di pabrik maupun dalam penentuan harga TBS. Sementara bagi LSM, untuk terus menjadi sekutu yang sejajar untuk perjuangan kedaulatan, kemandirian dan kesejahteraan kaum tani.

Apa target Forum Nasional SPKS ke depan?

Secara keorganisasian, kami ingin membangun SPKS ini dari bawah. Tidak seperti organisasi lainnya yang terbentuk begitu saja. Paling tidak memenuhi standar, yakni terbentuk 15 SPKS yang tersebar di 5 provinsi. Ini merupakan standard minimal. Secara kualitas, memiliki kerja-kerja badan pengurus yang handal dan mampu mengkonsolidasi petani sawit dalam organisasi ini.

Target yang kami ingin capain, pada tahun 2011, kami memiliki 20.000 petani sawit yang tergabung dalam SPKS. Dalam soal jaringan, kami sedang membangun hubungan dengan para pihak dari tingkat daerah hingga internasional dan mampu memberikan kontribusi bagi kedaulautan, kemandirian dan kesejahteraan bagi seluruh petani kelapa sawit di Indonesia.

Last Updated on Monday, 14 June 2010 16:11

Breadcrumbs